Pertanyaan yang sering diterima CSO KPPN Bekasi

Kalau retur apa keluar SP2D lagi?

SP2Dnya atas nama KPPN sebagai Kuasa BUN. Untuk satker tetap dengan SP2D yang (PMRT) Retur

Ada penolakan suplier, apa perlu mengganti nomor SPM?

Nomor SPM masih bisa dipakai karena belum proses tagihan (PMRT) 

Aplikasi SAS tidak muncul pagu

Sudah pembagian pagu tapi pagu tidak muncul juga. Ternyata ada double kode PPK. Hapus dan rekam lagi kode PPK nya lalu pembagian pagu. Berhasil

Tentang pencairan jaminan pelaksanaan

Dicairkannya bukan ke KPPN tapi ke pihak pemberi jaminan pelaksanaan dank arena pihak ketiga wan prestasi maka jamina pelaksanaan dicairkan dan kemudian disetor ke rekening kas Negara dengan akun 423999

Bagaimana bila dapat SK Pencabutan Jabatan Fungsional untuk beberapa pegawai.

Rekam SK tersebut ke Data Pegawai di aplikasi GPP. Ubah kode jabatan ke 99999 (pelaksana biasa) lalu default. Atas kelebihan pembayarannya setor dengan SSBP 

Rekon gaji gagal karena ada nomor agenda dengan jenis SK Kenaikan Pangkat tapi isian kosong.

Dibantu cek di data pegawai pada aplikasi gpp satker tidak ada nomor agenda tersebut. Ternyata PPABP pernah melakukan rekam SK Kenaikan pangkat kemudian hitung kekurangan gaji dan setelah itu semua data dihapus kembali, Solusi : hapus gaji dan buat gaji baru 

Pada SPM gaji ada potongan lain-lain

Periksa dulu di daftar gaji nya itu potongan apa? Lalu ubah akun potongan sesuai potongan yang seharusnya

Saat catat SPM disuruh ngisi jumlah pada menu pilih

Untuk SAS 2015 kalau SPM LS harus klik tombol pilih, untuk GU harus klik tombol DRPP dan memandu caranya 

Rekam data kontrak, pagu kosong

Lakukan pembagian pagu terlebih dahulu pada user admin 

SPM ditolak oleh FO karena kode KPP pada potongan SPM pada akun PPN

Karena PPN ditanggung oleh Pihak ketiga maka pada potongan SPM kode KPP sesuai dengan kode KPP dimana pihak ketiga tersebut tercatat sebagai wajib pajaknya

Prosedur SPM Kontraktual

Setelah ditandatangani kontrak maka segera rekam data kontrak ke aplikasi SAS modul PPK lalu kirim ADK kontrak dan cetakan resume kontrak, karwas dan realisasi ke KPPN paling lambat 5 hari sejak tanggal ditandatanganinya kontrak. Setelah kontrak di daftrakan pada SPAN maka satker membuat SPM sesuai tanggal pembayaran dengan jenis SPM LS kontraktual

Cara Membuat SPM GUP

Dari silabi bendahara pengeluaran dulu. Rekam kuitansi, transaksi UP dan rekam DRPP. Kirim DRPP dan ambil ADK DRPP untuk membuat SPP GU 

Cara Copy SPM/SP2D dari SPM ke SAIBA

Pada SAIBA menu transaksi klik Copy SPM/SP2D dari aplikasi SAS. Masuk dengan user PPSPM klik koneksi lalu isikan parameter tanggal SP2D lalu proses

Mau ubah NIP Pegawai bagaimana?

Buatkan surat permohonan perubahan suplier. Setelah dapat jawaban dari KPPN maka ubah data pegawai pada aplikasi GPP. Waktu pengajuan gaji ke KPPN kirimkan ADK konversi NIP 

Rekon pagu belanja tidak sama

Ada revisi DIPA tapi tidak ditahui sehingga belum di input, atau Di SPAN tidak ada kode program dan output sementara di satker ada program dan output nya

Apakah menyetor penerimaan melalui MPN G2 harus dikonfirmasi ke KPPN? karena tidak memakai SSP/SSBP

Penerimaan melalui MPN G2 dapat dikonfirmasi ke KPPN melalui bukti setornya 

Setelah mendapat surat persetujuan kembali pembukaan rekening dari KPPN?

Silahkan lapor ke bank untuk mengubah nama rekening dengan berdasar surat dari KPPN tersebut (sesuai dengan PMK 252/PMK.05/2014 tentang Pengelolaan Rekening K/L)

mengubah nama rekening/membuka rekening

Sesuai dengan PMK 252/PMK.05/2014 tentang Pengelolaan Rekening K/L 

Ada pegawai ganti nomor rekening

Buat surat penonaktifan suplier tipe 3 atas nama pegawai tersebut, lalu daftarkan kembali melalui SPM gaji berikutnya

Proses Penerimaan dan Penyelesaian LHP Bank/Pos Persepsi

Bank / Pos Persepsi wajib menyampaikan ADK (softcopy) dan LHP (hardcopy) kepada KPPN melalui petugas FO Bank/Pos Persepsi pada sore hari antara pukul: 16.00 – 17.00 WIB. Petugas FO Bank/Pos Persepsi meneliti kelengkapan lampiran LHP yang meliputi: a) Rekepitulasi Nota Kredit Penerimaan b) Daftar Nominatif Penerimaan (DNP) c) Daftar Rekapitulasi Penerimaan dan Pelimpahan d) Nota Kredit Penerimaan e) Nota Debet Pelimpahan f) Rekening Koran g) SSP,SSPCP, SSBP, dan SSPB

Pengajuan Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening

KPA/Pemimpin BLU mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran pada Bank Umum/Kantor Pos kepada Kuasa BUN di Daerah Permohonan persetujuan tersebut dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PMK Nomor 252/PMK.05/2014 Permohonan persetujuan tersebut dilampiri dokumen paling sedikit: Salinan DIPA Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PMK Nomor 252/PMK.05/2014 Surat kuasa KPA/Pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait Rekening yang dibuka pada Bank Umum/Kantor Pos, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PMK Nomor 252/PMK.05/2014

Hal-hal yang menyebabkan Bank/Pos Persepsi mengajukan permintaan pengembalian

  • Terjadi kesalahan perekaman/penginputan surat setoran (SSP/SSPCP/SSBP/SSPB) misalnya : nominal SSP sebesar Rp. 10.000,- namun direkam oleh Bank/Pos Persepsi sebesar Rp. 100.000,-. Sehingga dalam hal ini Bank/Pos dapat mengajukan permintaan pengembalian ke KPPN selisih nya sebesar Rp. 90.000,-.
  • Terjadi Kelebihan pelimpahan ke Bank Tunggak/Bank Indonesia/Bank Operasional III PBB/BPHTB misalnya Kantor Pos Pusat melaporkan penerimaan negara persepsi pada tanggal 25 Maret 2011 ke KPPN Jakarta II sebesar Rp. 15.000.000,- Namun pelimpahan ke Bank Indonesia sebesar Rp. 150.000.000

SAIBA?

Install aplikasi. Rekam Satker pada user admin. Rekam registrasi user. Masuk dengan user operator. Ambil Saldo Awal, Rekam transaksi, Posting, Kirim ke KPPN untuk SPAN 

Rekon pagu belanja tidak sama

Ada revisi DIPA tapi tidak ditahui sehingga belum di input, atau Di SPAN tidak ada kode program dan output sementara di satker ada program dan output nya

Hasil rekon belanja antara satker dan KPPN tidak sama, menurut satker mereka menggunakan 1 akun tetapi data di SPAN menggunakan 2 akun untuk 1 SP2D

Setelah di cek, ternyata kesalahan ada pada ADK SPM satker sehingga SPMnya harus di koreksi terlebih dahulu untuk menyamakan data dengan SAI 

Apa yang harus dibawa ke KPPN untuk LPJ Bendahara?

ADK LPJ Bendahara; Cetakan LPJ Bendahara; BA Pemeriksaan Kas; Buku Pembantu Pajak; Konfirmasi Pajak (Setoran Penerimaan Negara); Rekening Koran.