Grand Launching Aplikasi Online Monitoring SPAN
Bertempat di Ballroom Gedung Dhanapala, Kamis 13 November 2014, aplikasi Online Monitoring SPAN diresmikan penggunaannya oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto.  Secara simbolis Dirjen Perbendaharaan menguji kehandalan dan keakuratan aplikasi Online Monitoring dengan mencoba akses secara langsung dengan kewenangan Direktur Jenderal Pebendaharaan.

Aplikasi Online Monitoring, merupakan jawaban bagi para pengguna SPAN untuk dapat memonitor transaksi dalam aplikasi SPAN secara cepat, tepat, handal dan user friendly. Dengan dilatarbelakangi oleh Aplikasi SPAN, yang saat ini penggunaannya masih dibatasi oleh user license, sehingga diperlukan aplikasi pendukung SPAN yang dapat memberikan solusi monitoring dan laporan yang handal.

Sebagai langkah strategis dan inovatif, Direktorat Transformasi Perbendaharaan, mengembangkan aplikasi online monitoring SPAN, atau yang lebih dikenal dengan OM SPAN. Aplikasi ini telah lulus UAT dan pengujian oleh Pusintek sehingga saat ini domain aplikasi menggunakan akses Pusintek.

OM SPAN dalam penggunaannya tidak hanya diperuntukan bagi internal Direktorat Jenderal Perbendaharaan tetapi telah meluas ke seluruh satuan kerja BA 999 dan Non BA 999 yang dilayani oleh KPPN SPAN.

Kewenangan dalam aplikasi terdiri dari kewenangan KPPN, Kanwil, kantor Pusat dan Satuan Kerja. Pengajuan user dan passworduntuk kewenangan satuan kerja dilakukan melalui KPPN, sedangkan untuk kewenangan lainnya dilakukan dengan mengirimkan user serta password ke pengguna. Sebagai Administrator Aplikasi Om SPAN dilaksanakan oleh Direktorat Transformasi Perbendaharaan.

Diharapkan dengan aplikasi yang dibangun berbasis web ini, pengguna dapat melakukan monitoring secara mandiri dan informasi yang disajikan pun akurat karena data aplikasi OM SPAN berasal dari database Aplikasi SPAN.

(sumber: span.depkeu.go.id)

Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank/Kantor Pos Penerima kepada Bank/Kantor Pos Pengirim.

Alasan terjadi retur SP2D antara lain :

–  Kesalahan/perbedaan nama/nomor rekening SP2D

–  Kesalahan penulisan nama bank penerima

–  Rekening tidak aktif/tutup/pasif

Prinsip dasar penatausahaan dana retur :

–  Retur yang diterima selama tahun berjalan (belum disetor ke kas negara) dapat dibayarkan kembali dengan penerbitan surat ralat rekening SP2D.

–  Kesalahan retur yang telah disetorkan ke kas negara dapat dibayarkan kembali melalui penerbitan SPM-PP/SP2D oleh KPPN setelah ada pengajuan surat permohonan pembayaran kembali dari KPA/satuan kerja.

Sehubungan dengan surat implementasi kebijakan perencanaan kas G2 yang diatur dalam PMK nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana dan Perencanaan Kas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Setiap Pengajuan SPM dengan nilai kotor untuk 1 SPM diatas Rp 500.000.000, -harus mengajukan Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian terlebih dahulu secara tepat waktu ke KPPN Bekasi;
  2. Pengajuan RPD untuk SPM pada angka 1 paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum SPM diajukan ke KPPN;
  3. RPD Harian dibuat menggunakan aplikasi SAS 2015 update terbaru versi 15.05 modul PPSPM;
  4. RPD Harian tingkat satker disampaikan ke KPPN pada hari dan jam kerja layanan melalui Pengantaran Langsung ke KPPN dan/atau E-mail ke rpd.kppnbekasi@gmail.com ;
  5. Penyampaian RPD Harian dikecualikan untuk jenis SPM Nihil dan SPM potongan yang nilai bersihnya dibawah Rp 500.000.000,- ;
  6. KPPN akan melakukan penolakan SPM yang diajukan oleh satker yang tidak menympaikan RPD Harian atau terlambat menyampaikan RPD Harian.

Demikian disampaikan untuk dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.