Persyaratan pengajuan SPM atas beban PNBP sama dengan SPM bukan beban PNBP, hanya ditambah kelengkapan sebagai berikut :
  1. Bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh KPPN; dan
  2. Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) dibuat sesuai format.

Catatan khusus : “Untuk Satker pengguna PNBP secara terpusat, penyampaian SPM mengacu pada mekanisme penyampaian SPM bukan PNBP”.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerbitan SPM beban PNBP :
  1. Satker pengguna PNBP menggunakan PNBP sesuai dengan jenis PNBP dan batas tertinggi PNBP yang dapat digunakan sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
  2. Batas tertinggi PNBP yang dapat digunakan merupakan maksimum pencairan dana yang dapat dilakukan oleh Satker berkenaan.
  3. Satker dapat menggunakan PNBP setelah PNBP disetor ke kas negara berdasarkan konfirmasi dari KPPN.
  4. Dalam hal PNBP yang ditetapkan penggunaannya secara terpusat, pembayaran dilakukan berdasarkan Pagu Pencairan sesuai Surat Edaran/Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
  5. Besarnya pencairan dana PNBP secara keseluruhan tidak boleh melampaui pagu PNBP Satker yang bersangkutan dalam DIPA.
  6. Dalam hal realisasi PNBP melampaui target dalam DIPA, penambahan pagu dalam DIPA dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran.
  7. Satker pengguna PNBP dapat diberikan UP sebesar 20% (duapuluhpersen) dari realisasi PNBP yang dapat digunakan sesuai pagu PNBP dalam DIPA maksimum sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  8. Realisasi PNBP termasuk sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya.

9. Dalam hal UP tidak mencukupi dapat mengajukan TUP sebesar kebutuhan riil 1 (satu) bulan dengan memperhatikan batas Maksimum Pencairan (MP).

10. Pembayaran UP/TUP untuk Satker Pengguna PNBP dilakukan terpisah dari UP/TUP yang berasal dari Rupiah Murni.

11. Satker pengguna PNBP yang belum memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP dapat diberikan UP sebesar maksimal 1/12 (satu perduabelas) dari pagu dana PNBP pada DIPA, maksimal sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dapat dilakukan untuk pengguna PNBP:Penggantian UP atas pemberian UP dilakukan setelah Satker pengguna PNBP memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP paling sedikit sebesar UP yang diberikan.

  • yang telah memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP namun belum mencapai 1/12 (satuperduabelas) dari pagu dana PNBP pada DIPA; atau
  • yang belum memperoleh Pagu Pencairan.

12. Penyesuaian besaran UP dapat dilakukan terhadap Satker pengguna PNBP yang telah memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP melebihi UP yang telah diberikan.

Dana yang berasal dari PNBP dapat dicairkan maksimal sesuai formula sebagai berikut:
  • MP = (PPP x JS) – JPS
  • MP  :  MaksimumPencairan
  • PPP :  proporsipagupengeluaranterhadappendapatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
  • JS     :  jumlahsetoran
  • JPS   :  jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM terakhir  yang diterbitkan
Tools :
  1. PMK Nomor 190 Tahun 2012;
  2. Aplikasi SPM versi terbaru.