PETUNJUK PENERBITAN SPM-KP dan Penerbitan SP2D atas SPM-KP:
  1. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilaksankaan melalui penerbitan SPM-KP oleh KPP.
  2. Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak Melalui SPM-KP dapat diperhitungkan dengan kompensasi utang pajak. Kompensasi utang pajak tersebut dilakukan melalui potongan SPM-KP dan/atau transfer pembayaran.
  3. Kompensasi utang pajak melalui potongan SPM-KP dilakukan dalam hal kelebihan pembayaran PPh, PPN, atau PPnBM, dikompensasikan dengan Utang Pajak PPh, PPN, atau PPnBM.
  4. Kompensasi Utang Pajak melalui transfer pembayaran dilakukan dalam hal:
    1. Kelebihan pembayaran PPh, PPN, atau PPnBM, dikompensasikan dengan Utang Pajak PBB.
    2. Kelebihan pembayaran PBB dikompensasikan dengan Utang Pajak PPhm PPN, PPnBM, atau PBB.
  5. SPM-KP harus dilampiri dengan surat setoran dalam hal terdapat kompensasi Utang Pajak yang dilakukan melalui potongan SPM-KP. Surat setoran tersebut disahkan oleh KPPN setelah penerbitan SP2D dengan menggunakan stempel pengesahan yang ditandatangani Kepala Seksi Pencairan Dana pada kolom penyetor dan dibubuhi cap KPPN.
  6. SPM-KP diterbitkan dengan menggunakan aplikasi SPM yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
  7. Dalam hal seluruh kelebihan pembayaran pajak dikompensasikan dengan Utang Pajak melalui potongan SPM-KP sehingga SPM-KP bernilai nol, kode cara bayar pada aplikasi SPM tetap diisi dengan kode 2 (giro bank).
  8. Pengajuan SPM-KP harus disertai dengan Arsip Data Komputer (ADK) yang dihasilkan dari aplikasi SPM. Petugas penerima SPM-KP pada KPPN harus mencocokkan ADK yang diterima dengan hardcopy SPM-KP yang diajukan.
  9. Pengajuan SPM-KP harus dilampiri dengan daftar rekening yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM-KP tersebut dalam hal rekening tujuan lebih dari 1 (satu).. Daftar rekening dimaksud dicetak dari aplikasi SPM sehingga data daftar rekening dimaksud termasuk dalam ADK SPM-KP.

10. Berdasarkan SPM-KP dimaksud, KPPN, KPPN menerbitkan SP2D dengan ketentuan:

a. SP2D diterbitkan dengan membebani rekening sebagai berikut:

  • Bank Operasional I berdasarkan SPM-KP atas kelebihan pembayaran PPh, PPN, atau PPnBM.
  • Bank Operasional III berdasasrkan SPM-KP atas kelebihan pembayaran pajak PBB. Dalam hal saldo pada Bank Operasional III tidak cukup tersedia, maka SPM-KP tersebut dikembalikan kepada KPP untuk dapat dikirim kembali setelah dananya tersedia pada Bank Operasional III.

b. SP2D diterbitkan sesuai dengan rekening Wajib Pajak dalam hal tidak ada perhitungan kompensasi Utang Pajak.

c. SP2D dilampiri daftar rekening tujuan termasuk rekening Wajib Pajak, dalam hal masih terdapat sisa kelebihan pembayaran pajak setelah dikompensasikan dengan Utang Pajak.

d. Dalam hal terdapat SPM-KP yang seluruh kelebihan pembayaran pajak dikompensasikan dengan utang pajak melalui potongan SPM-KP sehingga SPM-KP bernilai nol rupiah, KPPN tetap menerbitkan SP2D bernilai nol rupiah untuk rekening wajib pajak dengan kode Bank Operasional I dan menggunakanblangko yang ada sebagaimana penerbitan SP2D isi lainnya serta tidak digolongkan sebagai SP2D nihil.

e. SP2D dengan nilai nol rupiah tersebut dibuatkan daftar penguji/advise list tersendiri dan tidak perlu disampaikan ke Bank Operasional I.

  1. KPPN menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) setelah memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) melalui aplikasi e-pay point atas penerimaan pajak dalam potongan SPM-KP sesuai dengan tanggal SP2D.
  2. Dalam hal terdapat potongan pajak pada SPM-KP yang tidak dapat memperoleh NTPN akibat adanya akun yang sama dengan beberapa jenis setoran berbeda, tata cara penerbitan BPN dan pemberian NTPN akan diatur kemudian.
  3. Terhadap SPM-KP yang ditolak oleh Petugas Front Office, Seksi Pencairan Dana membuat surat pengembalian yang berisi catatan kesalahan pada SPM-KP dimaksud sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Pengembalian tersebut ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana atas nama Kepala KPPN dan disampaikan kepada Petugas Pengantar SPM-KP berkenaan.