Jenis Pembayaran Belanja Pegawai :
  1. Gaji Induk
  2. Gaji Susulan
  3. Gaji ke-13
  4. Kekurangan Gaji
  5. Uang Duka Wafat / Tewas
  6. Gaji Terusan
  7. Persekot Gaji
  8. Uang Lembur
  9. Uang Makan
  10. Honorarium Tetap/Vakasi
Yang harus dibawa ke KPPN dalam hal pengajuan SPM-LS Belanja Pegawai  (kecuali satker TNI):
  1. SPM (2 rangkap);
  2. Daftar perubahan pegawai;
  3. SSP PPh pasal 21;
  4. ADK SPM yang telah di inject PIN PP-SPM;
  5. ADK GPP (Perubahan data pegawai);
  6. ADK GPP (jika ada pegawai baru / pegawai pindahan).
Yang harus dibawa ke KPPN dalam hal pengajuan SPM-LS Belanja Pegawai (khusus satker TNI):
  1. SPM (2 rangkap);
  2. Daftar Perhitungan Pembayaran;
  3. Dokumen pendukung perubahan data pegawai yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat, KGB, SK Mutasi Pindah, SK Jabatan, SP Pelantikan, SP Menduduki Jabatan, SPMT, SKet. untuk mendpatkan tunjangan keluarga, Surat Nikah/Cerai/Kematian, Akta Kelahiran/Putusan Pengesahan/Pengangkatan Anak dari Pengadilan, SKPP, SKet. Anak masih Sekolah/Kuliah/Kursus, SK yang mengakibatkan penurunan gaji, SK Pemberian Uang Tunggu sesuai peruntukannya);
  4. SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak);
  5. SSP PPh pasal 21;
  6. ADK SPM yang telah di inject PIN PP-SPM.

 

Penerbitan SPP-LS untuk pembayaran belanja pegawai (proses ini adalah proses di internal satker, dari PPK ke PP-SPM) diatur sebagai berikut  :

SPP-LS Untuk pembayaran Gaji Induk dilengkapi dengan :

  1. Daftar Gaji, Rekapitulasi Daftar Gaji dan halaman luar Daftar Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK;
  2. Daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP;
  3. Daftar perubahan potongan;
  4. Daftar penerimaan gaji bersih pegawai untuk pembayaran gaji yang dilaksanakan langsung kepada rekening masing-masing pegawai;
  5. copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat, KGB, SK Mutasi Pindah, SK Jabatan, SP Pelantikan, SP Menduduki Jabatan, SPMT, SKet. untuk mendpatkan tunjangan keluarga, Surat Nikah/Cerai/Kematian, Akta Kelahiran/Putusan Pengesahan/Pengangkatan Anak dari Pengadilan, SKPP, SKet. Anak masih Sekolah/Kuliah/Kursus, SK yang mengakibatkan penurunan gaji, SK Pemberian Uang Tunggu sesuai peruntukannya);
  6. ADK terkait dengan perubahan data pegawai;
  7. ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai;
  8. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.

SPP-LS Untuk pembayaran Gaji Susulan dilengkapi dengan :

  1. Daftar Gaji Susulan, Rekapitulasi Daftar Gaji Susulan dan halaman luar Daftar Gaji Susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK;
  2. Daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP;
  3. copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (khusus dilampirkan dalam hal pembayaran gaji susulan mendahului pembayaran gaji induk di kantor yang baru);
  4. ADK terkait dengan perubahan data pegawai;
  5. ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai;
  6. SSP PPh Pasal 21.
SPP-LS Untuk pembayaran Kekurangan Gaji dilengkapi dengan :
  1. Daftar Kekurangan Gaji, Rekapitulasi Kekurangan Gaji dan halaman luar Daftar Kekurangan Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK;
  2. Daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP;
  3. copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  4. ADK belanja pegawai yang telah dimutakhirkan;
  5. ADK terkait dengan perubahan data pegawai;
  6. ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai;
  7. SSP PPh Pasal 21.

SPP-LS Untuk pembayaran Uang Duka Wafat / Tewas dilengkapi dengan :

  1. Daftar Perhitungan Uang Duka Wafat/Tewas, Rekapitulasi Uang Duka Wafat/Tewas dan halaman luar Daftar yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK;
  2. Daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP;
  3. SK pemberian Uang Duka Tewas dari pejabat yang berwenang;
  4. Surat Keterangan dan Permintaan Tunjangan Kematian / Uang Duka Wafat / Tewas;
  5. Surat Keterangan Kematian/Visum dari Camat atau Rumah Sakit;
  6. ADK terkait dengan perubahan data pegawai;
  7. ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai.

SPP-LS Untuk pembayaran Gaji Terusan dilengkapi dengan :

  1. Daftar Perhitungan Terusan Penghasilan Gaji, Rekapitulasi Terusan Penghasilan Gaji dan halaman luar Terusan Penghasilan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK;
  2. Daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP;
  3. copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang Surat Keterangan Kematian/Visum dari Camat atau Rumah Sakit untuk pembayaran pertama kali;
  4. ADK terkait dengan perubahan data pegawai;
  5. ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai;
  6. SSP PPh Pasal 21.

SPP-LS Untuk pembayaran Uang Muka Gaji (Persekot Gaji) dilengkapi dengan :

  1. Daftar Perhitungan Uang Muka Gaji, Rekapitulasi Uang Muka Gaji dan halaman luar Uang Muka Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK;
  2. copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang berupa SK Mutasi Pindah, Surat Permintaan Uang Muka Gaji, dan Surat Keterangan untuk mendapatkan Tunjangan Keluarga;
  3. ADK terkait dengan perubahan data pegawai;
  4. ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai.

SPP-LS Untuk pembayaran Uang Lembur dilengkapi dengan :

  1. Daftar Perhitungan Lembur, Rekapitulasi Perhitungan Lembur yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK.
  2. Surat Perintah Kerja Lembur
  3. Daftar hadir kerja selama 1 (satu) bulan
  4. Daftar hadir lembur
  5. SSP PPh Pasal 21

SPP-LS Untuk pembayaran Uang Makan dilengkapi dengan :

  1. Daftar Perhitungan Uang Makan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran dan Kuasa PA/PPK;
  2. SSP PPH Pasal 21.
  3. SPP-LS Untuk pembayaran Honorarium Tetap / Vakasi dilengkapi dengan :
  4. Daftar Perhitungan Honorarium/Vakasi yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran dan Kuasa PA/PPK;
  5. SK dari Pejabat yang berwenang;
  6. SSP PPH Pasal 21.
Tools :
  1. PMK Nomor 190 Tahun 2012;
  2. Aplikasi SPM versi terbaru;
  3. Aplikasi GPP Satker versi terbaru.