Jenis Pembayaran SPM-LS Non Belanja Pegawai :
  1. Pembayaran pengadaan barang/jasa
  2. Honorarium
  3. Langganan daya dan jasa
  4. Perjalanan dinas
  5. Pengadaan tanah
Yang harus dibawa ke KPPN :
  1. SPM 2 rangkap;
  2. ADK SPM yang telah di injectPIN PP-SPM;
  3. Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya, dan/atau daftar nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu) penerima;
  4. ADK Kontrak, untuk pembayaran yang bersifat kontraktual, sebaiknya disampaikan sebelum penyampaian SPM ke KPPN, ketentuannya yaitu ADK kontrak disampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani;
  5. Laporan Informasi Kontrak untuk pembayaran yang bersifat kontraktual dan telah didaftarkan sebelumnya;
  6. Laporan Informasi Supplier apabila supplier telah didaftarkan sebelumnya.
Penerbitan SPP-LS untuk pembayaran non belanja pegawai (proses ini adalah proses di internal satker, dari PPK ke PP-SPM) diatur sebagai berikut  :

A. SPP-LS Untuk pembayaran pengadaan barang/jasa dengan bukti pendukung berupa perjanjian/kontrak dilengkapi dengan :

  • Bukti perjanjian/kontrak;
  • Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa;
  • Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
  • Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang;
  • Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan;
  • Berita Acara Pembayaran;
  • Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK, yang dibuatsesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  • Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran;
  • Jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau
  • Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam/luar negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah perjanjian pinjaman atau hibah dalam/luar negeri bersangkutan.

B. SPP-LS Untuk pembayaran pengadaan barang/jasa dengan bukti pendukung berupa penetapan keputusan dilengkapi dengan :

  • Surat Keputusan;
  • Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas;
  • Daftarpenerimapembayaran; dan/atau
  • Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan.

C. SPP-LS Honorarium dilengkapi dengan :

  1. Surat Keputusan yang terdapat pernyataan bahwa biaya yang timbul akibat penerbitan surat keputusan dimaksud dibebankan pada DIPA;
  2. Daftar nominatif penerima honorarium yang memuat paling sedikit nama orang, besaran honorarium, dan nomor rekening masing-masing penerima honorarium yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran;
  3. SSP PPh Pasal 21 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran.

D. SPP-Langganan Daya dan Jasa dilengkapi dengan :

  1. Dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa surat tagihan penggunaan daya dan jasa yang sah.

E. SPP-LS Perjalanan Dinas dilengkapi dengan :

  1. perjalanan dinas jabatan yang sudah dilaksanakan, dilampiri:perjalanan dinas jabatan yang belum dilaksanakan, dilampiri daftar nominatif perjalanan dinas.
    • Daftar nominatif perjalanan dinas; dan
    • Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.
  2. Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada   angka 1 dan angka 2 ditandatangani oleh PPK yang memuat paling kurang informasi  mengenai   pihak yang melaksanakan perjalanan dinas (nama, pangkat/golongan), tujuan, tanggal keberangkatan, lama perjalanan dinas, dan biaya yang diperlukan untuk masing-masing pejabat.
  3. perjalanan dinas pindah, dilampiridenganDokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.

F. SPP-LS Pengadaan Tanah dilengkapi dengan :

  1. Daftar nominatif penerima pembayaran uang ganti kerugian yang memuat paling sedikit nama masing-masing penerima, besaran uang dan nomor rekening masing-masing penerima;
  2. foto copybukti kepemilikan tanah;
  3. bukti pembayaran/kuitansi;
  4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun transaksi;
  5. Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan;
  6. Pernyataan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang disengketakan bahwa Pengadilan Negeri tersebut dapat menerima uang penitipan ganti kerugian, dalam hal tanah sengketa;
  7. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa rekening Pengadilan Negeri yang menampung uang titipan tersebut merupakan Rekening Pemerintah Lainnya, dalam hal tanah sengketa;
  8. Berita acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah;
  9. SSP PPh final atas pelepasan hak;
  10. Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan); dan
  11. Dokumen-dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undanganmengenai pengadaan tanah.
Tools :
  1. PMK Nomor 190 Tahun 2012
  2. Perdirjen Perbendaharaan Nomor 58 Tahun 2013
  3. Aplikasi SPM versi terbaru