Pengertian

UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving). UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS.

Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Batas Pemberian Uang Persediaan:
  1. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah);
  2. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
  3. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah); atau
  4. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah).
Pembayaran dengan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan:
  1. Pembayaran  dengan  UP  yang  dapat  dilakukan  oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/ penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.
  2. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran:
    1. Belanja Barang;
    2. Belanja Modal; dan
    3. Belanja Lain-lain.
  3. Pengajuan   SPM   GUP   (Penggantian   UP)   dilakukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen);
  4. Dalam hal 2 (dua) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan belum  dilakukan  pengajuan  penggantian  UP,  kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA;
  5. Dalam hal setelah 1 (satu) bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud, belum dilakukan pengajuan penggantian UP, Kepala KPPN memotong UP sebesar 25% (dua puluh lima persen).
Kelengkapan SPM
  1. SPM UP / TUP dalam rangkap 2 (dua);
  2. ADK SPM yang telah diinjeksi PIN oleh PPSPM;
  3. Surat  persetujuan  pemberian  TUP  dari  Kepala  KPPN (untuk SPM-TUP).
Contoh uraian SPM
  • Penyediaan Uang Persediaan (RM / PLN / PNBP) Satker …. ……..Tahun 2014;
  • Penyediaan  Tambahan  Uang  Persediaan  (RM  /  PLN  / PNBP) Satker …. ……..Tahun 2014.
Kelengkapan Persetujuan TUP
  1. Surat Permintaan TUP;
  2. Rincian rencana penggunaan TUP;
  3. Surat Pernyataan sesuai format lampiran VII PMK 190/PMK.05/2012.
Pertimbangan Persetujuan/ Penolakan TUP
  1. Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP bukan merupakan pengeluaran yang harus dilakukan dengan pembayaran LS;
  2. Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP masih/ cukup tersedia dananya dalam DIPA;
  3. TUP sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan seluruhnya;
  4. TUP sebelumnya yang tidak digunakan telah disetor ke kas negara;
  5. Satker telah melakukan kewajiban-kewajibanya seperti Rekonsiliasi dan Penyampaian LPJ Bendahara setiap bulan.